Bri Kendal Perkuat Distribusi Pupuk Subsidi, Kartu Tani Jadi Kunci Penyaluran Tepat Sasaran
KENDAL – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendal menggelar Sosialisasi Kartu Tani dan Optimalisasi Penerima Pupuk di Titik Serah (PPTS) di Kabupaten Kendal, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Kegiatan tersebut dihadiri Group Head Social Entrepreneurship and Incubation (SEI) Division Kantor Pusat BRI, Evi Sulistyowati, perwakilan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, BRI Regional Office Semarang, Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta kelompok tani dari berbagai wilayah di Kabupaten Kendal.
Sosialisasi ini bertujuan mendorong pemanfaatan inovasi dan teknologi di sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemudahan akses layanan perbankan dan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih efektif.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dewi Apriliani, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 17 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) petani yang tercatat dalam e-RDKK namun tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi. Data tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola PPTS dan PPL dalam penyusunan e-RDKK berikutnya.
“Namun kami tidak serta-merta menghapus data tersebut. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengetahui penyebabnya, apakah petani sudah berganti profesi atau ada alasan lain. PPL bersama perangkat desa akan melakukan tindak lanjut dan verifikasi,” ujar Dewi.
Ia menjelaskan, hingga saat ini realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kendal mencapai 40,21 persen untuk pupuk urea, 47,75 persen untuk pupuk NPK, dan 52,25 persen untuk pupuk organik. Menurutnya, capaian tersebut masih tergolong optimal karena sebagian wilayah belum memasuki masa tanam.
Dewi menambahkan, pengelolaan pupuk bersubsidi ke depan perlu mendapat perhatian serius, terutama dengan adanya kemungkinan perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Karena itu, komunikasi yang intensif antara seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menghindari kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
“Komunikasi yang intens harus terus dilakukan agar setiap perubahan kebijakan dapat dipahami bersama dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Penebusan pupuk kini juga semakin mudah karena petani dapat menggunakan KTP, sehingga pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah meminta adanya pembinaan dan evaluasi terhadap pengelola PPTS guna mencegah penyimpangan dalam penyaluran pupuk. Dewi juga mengingatkan agar pupuk subsidi dan non-subsidi dipisahkan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan petani.
Sementara itu, Manajer Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Kendal, Dian Ekowati, menegaskan bahwa BRI terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan PT Pupuk Indonesia dalam menyosialisasikan Kartu Tani serta mengoptimalkan peran PPTS. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai data e-RDKK.
“BRI hanya berperan sebagai penyalur Kartu Tani melalui unit kerja BRI di masing-masing kecamatan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian. Setelah data diterima, rekening petani dibuat melalui sistem BRI dan kartu diterbitkan untuk kemudian disalurkan langsung kepada pemiliknya. Kartu Tani ini gratis dan tidak dikenakan biaya administrasi. Karena memuat data pribadi, penyerahannya tidak bisa diwakilkan dan harus diterima langsung oleh yang bersangkutan,” tegas Dian.( )
