Plt Bupati Tulungagung Lantik 74 Pejabat Fungsional, Soroti Pentingnya Integritas Asn
TULUNG AGUNG - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ahmad Baharudin secara resmi melantik sekaligus mengambil sumpah/janji terhadap 74 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Prosesi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Prajamukti, lantai dua Kantor Bupati, pada Selasa (5/5/2026).
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2026.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin menegaskan bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kepercayaan besar yang tidak semua orang dapatkan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN untuk mensyukuri amanah tersebut dengan menunjukkan kinerja yang optimal dan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional dan transparan semakin tinggi, sehingga ASN dituntut terus meningkatkan kualitas kerja.
Pelantikan ini meliputi pengangkatan pertama serta perpindahan ke jabatan fungsional.
Ia menjelaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran penting dalam sistem kepegawaian karena berbasis kompetensi, keahlian, dan keterampilan tertentu, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ASN.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap ASN wajib mematuhi aturan serta menjunjung tinggi etika profesi. Para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif di lingkungan kerja masing-masing.
“ASN harus menjaga profesionalitas, integritas, dan memahami tanggung jawab atas jabatan yang diemban,” tegasnya.
Di akhir arahannya, ia berpesan agar seluruh ASN bekerja dengan cermat, disiplin, serta mampu menjadi contoh yang baik dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“Setiap jabatan harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto, mengungkapkan bahwa dari 74 pejabat yang dilantik, sebanyak 72 orang merupakan hasil pengangkatan CPNS, sedangkan dua lainnya berasal dari perpindahan jabatan fungsional.
Ia menambahkan, proses pengangkatan tersebut telah berlangsung sejak April 2025 sebagai langkah memenuhi kebutuhan tenaga ahli di lingkungan pemerintah daerah.
Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan 287 formasi CPNS tambahan kepada pemerintah pusat, dengan fokus utama pada sektor kesehatan.
“Usulan didominasi tenaga medis seperti dokter spesialis hingga perawat. Saat ini masih dalam tahap menunggu persetujuan dari Kementerian PAN-RB,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Pj Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
(Frn)
