Pemilihan Ketua Fksb Diharap Hadirkan Wajah Baru Dengan Proses Demokratis
SEMARANG — Aktivis angkatan 95, Susilo H. Prasetiyo, berharap suksesi kepemimpinan di Forum Komunikasi Semarang Bersatu (FKSB) mampu menghadirkan wajah baru dengan proses yang lebih demokratis dan inklusif. Harapan tersebut disampaikannya di tengah dinamika pemilihan Ketua FKSB, Kamis (16/4/2026).
Susilo yang juga mantan Ketua PAC Pemuda Pancasila Semarang Barat dan kini menjabat Ketua LSM RPK-RI menegaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki peran penting sebagai wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan pemikiran. Menurutnya, keberadaan ormas sangat strategis dalam mendukung pembangunan.
“Ormas menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, persoalan, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” ujar Susilo.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat, termasuk peran ormas sebagai sarana komunikasi timbal balik antara anggota, antarormas, serta dengan kekuatan sosial politik dan lembaga perwakilan rakyat.
“Peran ormas juga sebagai katalisator yang menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta sinergi dan harmoni dalam pembangunan daerah,” jelasnya.
Di Kota Semarang, lanjut Susilo, FKSB bersama FORSOS dan sejumlah lembaga keagamaan menjadi wadah penting bagi organisasi masyarakat. Ia menyebut keduanya memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Kota Semarang.
Namun demikian, Susilo mengaku prihatin terhadap kondisi internal FKSB yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat keterbukaan. Ia menyoroti adanya kecenderungan eksklusivitas yang berpotensi menghambat kerja sama dan memicu konflik internal.
“Eksklusivitas ini bisa menghambat kolaborasi dan menurunkan efektivitas pengambilan keputusan yang seharusnya berpihak pada kepentingan bersama,” tegasnya.
Menurutnya, pola kepemimpinan yang terlalu sempit dan mengedepankan ego kelompok perlu segera diperbaiki. Ia mendorong adanya restrukturisasi kepengurusan agar FKSB memiliki wajah baru yang lebih modern, terbuka, dan mampu merangkul semua golongan.
“Diperlukan kepengurusan baru dengan paradigma yang lebih inklusif, tanpa dikotomi, sehingga mampu menampung aspirasi seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Susilo juga menyoroti isu persyaratan dalam pemilihan Ketua FKSB yang dinilai membatasi partisipasi. Ia menilai, aturan yang mewajibkan calon dan pemilih berasal dari internal FKSB berpotensi menutup peluang generasi muda dari lembaga lain yang telah terdaftar di Kesbangpol Kota Semarang.
“Ini berpotensi menghambat regenerasi dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi yang terbuka,” ujarnya.
Ia bahkan meminta Wali Kota Semarang dan Kepala Kesbangpol untuk memberikan perhatian terhadap polemik tersebut. Menurutnya, kebijakan yang diambil secara sepihak tanpa melibatkan anggota dan pemerintah berpotensi mencerminkan pola kepemimpinan yang otoriter.
“Kita perlu menyatukan langkah antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jangan lagi bersifat eksklusif, tetapi bangun harmoni dan kerukunan,” tegas Susilo.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peran ormas telah diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yakni sebagai edukator, agregator, katalisator pembangunan, serta kontrol sosial. Peran tersebut, kata dia, harus dijalankan secara optimal oleh FKSB.
Di akhir pernyataannya, Susilo mengajak seluruh jajaran FKSB untuk membuka diri terhadap perubahan serta menumbuhkan nilai toleransi dan multikulturalisme. Ia berharap pengurus mampu menerima kehadiran anggota baru demi kemajuan organisasi.
“FKSB harus menjadi wadah yang inklusif, mampu merangkul semua pihak, serta memperkuat kebangsaan dan nasionalisme di Kota Semarang,” pungkasnya.(*)
