Bupati Tulung Agung Nunggu Izin Dari Kemendagri Untuk Pengisian Sekda
Tulungagung_Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan masih menunggu izin dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri untuk proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
"Ditunggu saja, proses sedang berjalan. Saya belum dapat menetapkan calon terpilih karena kewenangan saya sebagai kepala daerah sementara terbatas," kata Baharudin kepada awak media di Tulungagung, Rabu.
Baharudin mengatakan tahapan seleksi Sekda Tulungagung saat ini telah masuk proses perizinan di Kemendagri. Proses tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua pekan.
"Proses di Kemendagri merupakan perizinan untuk pengisian jabatan Sekda Tulungagung karena kewenangan saya sebagai Plt Bupati sangat terbatas," katanya.
Selain pengisian jabatan sekda, kata Baharudin, sejumlah kebijakan strategis seperti pengangkatan kepala perangkat daerah juga harus mendapatkan persetujuan Kemendagri.
Setelah izin diterbitkan, pihaknya baru dapat memilih satu dari tiga nama calon terbaik hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda Tulungagung.
"Kalau izin sudah turun, saya akan memilih salah satu calon. Setelah itu masih harus mengajukan izin kembali untuk proses pelantikan," ujarnya.
Berdasarkan surat Panitia Seleksi Nomor 09/PANSEL-TA/VI/2026, terdapat tiga nama yang masuk peringkat terbaik dalam seleksi jabatan Sekda Kabupaten Tulungagung.
Ketiga kandidat itu adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Penjabat Sekda Tulungagung Tri Hariadi, Asisten Administrasi Umum Setda Tulungagung sekaligus Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Anang Pratistianto, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tulungagung Imroatul Mufidah.
Sebelumnya, Ahmad Baharudin mengatakan calon Sekda Tulungagung yang dipilih nantinya harus memiliki pengalaman dan pemahaman kuat terkait tata kelola pemerintahan.
Menurut dia, jabatan sekda membutuhkan sosok senior yang mampu mengoordinasikan seluruh perangkat daerah serta menjaga keberlangsungan roda pemerintahan daerah.
(F)
