Aktivis Kpkb Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi Atau Kelebihan Bayar Berdasarkan Temuan Bpk
Aktivis KPKB Minta Kejari Segera Ungkap Dugaan Korupsi atau Kelebihan Bayar Berdasarkan Temuan BPK RI di RSUD Parung Panjang
Kabupaten Bogor – Aktivis LSM KPKB mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengenai dugaan kelebihan pembayaran pada proyek di RSUD Parung Panjang.
Ketua Umum Aktivis KPKB, Dede Mulyana, mengatakan aparat penegak hukum perlu bergerak cepat agar terdapat kepastian hukum atas temuan tersebut. Menurutnya, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya unsur tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta didukung alat bukti yang cukup, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami meminta Kejari Kabupaten Bogor segera mengusut tuntas temuan tersebut. Jika nantinya terbukti terdapat tindak pidana korupsi dan telah memenuhi unsur hukum yang berlaku, maka pihak yang bertanggung jawab harus ditetapkan sebagai tersangka," ujar Dede Mulyana.
KPKB juga meminta proses penanganan perkara dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta pengelolaan keuangan negara.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak RSUD Parung Panjang maupun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor terkait perkembangan tindak lanjut atas temuan BPK RI tersebut.
(*)
