Dorong Progam Sekolah Paralegal, Lbh Puspa Wicaksono Perkuat Sinergi Multi Sektor
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Puspa Wicaksono Cabang Wonosobo secara masif memperkuat langkah strategis dalam memperluas akses keadilan serta memperkokoh sistem Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Melalui rangkaian audiensi intensif yang digelar selama dua hari berturut-turut, yakni pada 22 dan 23 Juni 2026, lembaga bantuan hukum tersebut berhasil menggalang komitmen bersama dari dua pemangku kebijakan krusial di Kabupaten Wonosobo: Kepolisian Resor (Polres) Wonosobo dan Bupati Wonosobo.
Rangkaian koordinasi tingkat tinggi ini berfokus pada implementasi dua program unggulan, yaitu Program Sekolah Paralegal PPA bagi Guru dan Siswa serta Optimalisasi Pos Pengaduan Masyarakat Desa. Langkah ini diambil sebagai respons progresif terhadap urgensi penanganan isu kekerasan, perundungan (bullying), hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah setempat.
1. Galang Dukungan Hukum: Polres Wonosobo Siap Kawal Kamtibmas Berbasis Desa
Rangkaian aksi strategis LBH Puspa Wicaksono diawali pada Senin, 22 Juni 2026, melalui pertemuan formal di Markas Kepolisian Resor (Polres) Wonosobo. Dipimpin langsung oleh Jajaran Pengurus dan Advokat LBH Puspa Wicaksono, audiensi tersebut diterima secara resmi oleh Kepala Unit (Kanit) IV PPA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Wonosobo, yang juga membidangi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam pertemuan dengan nomor dokumen resmi 01/BA-AUDIENSI/VI/2026 tersebut, pihak kepolisian menyatakan dukungan penuh terhadap peta jalan (roadmap) yang dipaparkan LBH Puspa Wicaksono.
Ada dua poin esensial yang menjadi catatan dan rekomendasi taktis dari Kanit IV PPA Polres Wonosobo:
Sinergi Berbasis Komunitas Desa: Pihak kepolisian menyarankan agar LBH Puspa Wicaksono membangun kemitraan yang erat dengan pemerintah desa guna memastikan keberlanjutan Pos Pengaduan Desa. Langkah ini dinilai efektif sebagai deteksi dini penanganan kasus hukum di tingkat akar rumput.
Integrasi Penanganan Korban: Terkait pemulihan psikologis dan penyediaan rumah singgah bagi korban kekerasan, Polres Wonosobo menegaskan bahwa sejauh ini mereka telah mengintegrasikan jalur koordinasi dengan Dinas Sosial, UPTD PPA, PUSPAGA, Komnas Anak, serta berbagai lembaga vertikal lainnya. Keterlibatan LBH Puspa Wicaksono diharapkan dapat memperkuat advokasi dari sisi pendampingan hukum pidana.
2. Gayung Bersambut di Pendopo Kabupaten: Bupati Afif Nurhidayat Dorong Penetrasi ke Pondok Pesantren
Menindaklanjuti restu dari otoritas penegak hukum, pada Selasa, 23 Juni 2026, pukul 15.00 hingga 16.00 WIB, Ketua LBH Puspa Wicaksono Cabang Wonosobo, Tunggal Ragil Wibowo, S.H., menggelar audiensi langsung dengan Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, di Pendopo Kabupaten Wonosobo.
Pertemuan ini menghasilkan lompatan besar bagi implementasi program. Bupati Afif Nurhidayat menyatakan bahwa Program Sekolah Paralegal PPA sangat selaras dengan visi strategis Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan program Sekolah Ramah Anak. Bupati mengapresiasi gagasan untuk membekali para guru dengan kapasitas hukum dasar sebagai Paralegal PPA, sekaligus menginisiasi pembentukan Duta Anti-Kekerasan dan Anti-Perundungan (Bullying) yang digerakkan secara organik oleh siswa.
Lebih jauh, Bupati memberikan arahan taktis yang sangat spesifik:
"Program Sekolah Paralegal PPA ini tidak boleh hanya berhenti di sekolah formal. Saya minta program ini turut difokuskan dan dipenetrasi ke lingkungan pondok pesantren sebagai bagian dari komitmen kita melindungi perempuan dan anak di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan."
Sebagai wujud nyata dukungan eksekutif, Bupati Wonosobo berkomitmen penuh untuk memfasilitasi, menjembatani, dan mempercepat jalur koordinasi antara LBH Puspa Wicaksono dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) serta lembaga eksternal terkait, yang meliputi:
Sektor Birokrasi Pemerintahan: Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPPKBPPPA (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak), UPTD PPA, PUSPAGA, serta BKKBN.
Sektor Keagamaan dan Ormas Komunitas: Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wonosobo, Asosiasi Pondok Pesantren, Muslimat NU, dan Fatayat NU.
3. Menuju Posbakum Terintegrasi: Rencana Taktis Pasca-Audiensi
Berbekal komitmen kuat dari Bupati dan Polres Wonosobo, Tunggal Ragil Wibowo, S.H., menegaskan bahwa LBH Puspa Wicaksono Cabang Wonosobo akan segera tancap gas melaksanakan konsolidasi internal dan eksternal.
Agenda terdekat yang akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berkolaborasi dengan BKKBN, PUSPAGA, UPTD PPA, serta Unit UPIPA. Posbakum ini nantinya akan berfungsi sebagai simpul layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi pusat kendali operasi operasionalisasi Sekolah Paralegal dan Pos Pengaduan Desa.
Rangkaian pertemuan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Audiensi dan dokumentasi daftar hadir sebagai bukti legal-formal atas komitmen kolektif demi mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang aman, adil, ramah anak, dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta perdagangan manusia.
